Piru, Nusantaraharian.com – Skandal korupsi dan pemerasan yang melibatkan Kepala Puskesmas Inamosol, Alexander Lessil, kini berubah menjadi krisis kepercayaan besar yang mengguncang sendi-sendi pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Kasus yang sudah berjalan terstruktur, sistematis, dan tersembunyi sejak tahun 2024 ini tidak lagi sekadar dugaan penyalahgunaan anggaran ratusan juta rupiah. Berkat bukti kuat berupa rekaman suara, tabir praktik korupsi yang diduga menjangkau hingga ke pejabat tinggi daerah akhirnya terbuka lebar.
Dalam rekaman tersebut terungkap secara gamblang skema pembagian dana, di mana terduga pelaku mengakui adanya alokasi uang untuk kadis Kesehatan dan untuk Inspektorat Daerah SBB. Fakta ini mematahkan anggapan keliru bahwa pelanggaran hanya terjadi di tingkat satuan kerja semata.
Menghadapi fakta yang terang benderang ini, Komisi III DPRD Kabupaten SBB bereaksi keras dan menegaskan tidak mau tahu kompromi sedikit pun. Sekretaris Komisi III, Rahmat Basiha, SH, menilai tindakan tersebut sebagai pengkhianatan terang-terangan terhadap amanah rakyat dan merupakan noda hitam besar yang tidak bisa dihapus begitu saja dari wajah pelayanan publik.
“Sangat memalukan dan tidak bisa dimaafkan! Aparatur yang seharusnya berjuang mati-matian untuk kesehatan rakyat malah menjadikan jabatan sebagai ladang uang haram. Apalagi kini ada bukti rekaman yang menyebut nama-nama pejabat daerah. Ini bukan pelanggaran disiplin biasa, ini dugaan tindak pidana korupsi yang harus diselidiki sampai ke akar-akarnya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi atau dilindungi,” tegas Rahmat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Minggu (22/03/2026).
Rahmat menegaskan, anggaran kesehatan adalah hak hidup rakyat yang dialokasikan untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk dikorupsi atau dijadikan alat pemerasan terhadap sesama pegawai. Praktik penekanan dan ancaman yang diduga dilakukan Lessil terhadap stafnya adalah bukti nyata betapa rusaknya tata kelola dan moralitas di instansi tersebut.
“Jika benar ada aliran dana ke lembaga pengawas atau dinas teknis seperti yang tertuang jelas dalam rekaman, ini adalah alarm bahaya bagi seluruh pemerintahan SBB. Bagaimana mungkin lembaga yang tugasnya mengawasi kepatuhan dan integritas justru terseret dalam skema pembagian uang haram? Ini harus dijawab dengan bukti nyata di meja hukum, bukan sekadar penyangkalan kosong atau permainan bahasa,” sorot Rahmat dengan tajam.
Komisi III dengan tegas mendesak seluruh lembaga penegak hukum untuk bergerak cepat dan berani. Penyelidikan tidak boleh berhenti hanya di meja kerja Kepala Puskesmas, melainkan harus memverifikasi kebenaran isi rekaman dan memanggil semua pihak yang namanya disebutkan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.
Menjawab sorotan dan tuntutan tersebut, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Indra Maruapey, saat dikonfirmasi media melalui telepon dan pesan WhatsApp membeberkan langkah konkret yang menjadi fokus utama penyelidikan saat ini. Indra menegaskan bahwa pihaknya langsung menyasar ke ujung tombak pengelolaan keuangan untuk mendapatkan kejelasan aliran dana.
“Saat ini fokus utama kami adalah memeriksa pihak-pihak yang memegang kendali langsung atas pengelolaan anggaran, yaitu Bendahara BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan Bendahara JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Puskesmas Inamosol. Pemeriksaan terhadap mereka sangat krusial karena merekalah yang memegang data riwayat keluar masuk uang dan pelaksanaan teknis keuangan,” tegas Indra.
Tidak hanya memeriksa narasumber, langkah pengamanan bukti juga dilakukan secara serentak dan tanpa kompromi untuk memastikan tidak ada data yang hilang atau dimanipulasi.
“Secara langsung juga, kami telah melakukan penyitaan terhadap seluruh data dan dokumen pertanggungjawaban keuangan, baik yang bersumber dari anggaran BOK maupun JKN. Dokumen-dokumen ini kami amankan sepenuhnya sebagai barang bukti yang vital. Di situlah letak jejak kebenaran, apakah anggaran digunakan sesuai aturan atau justru dialirkan ke pihak-pihak yang tidak berhak sebagaimana yang disebutkan dalam rekaman,” tambahnya.
Mengenai seretnya nama lembaganya dalam skandal tersebut, Indra tidak menampik kemungkinan adanya kebocoran di tubuh institusinya sendiri. Ia juga menegaskan bahwa masa libur Lebaran tidak akan dijadikan alasan untuk menghentikan atau memperlambat laju penyelidikan.
“Meskipun sudah masuk masa libur Lebaran, proses ini tidak akan berhenti. Kami akan segera melanjutkan investigasi menyeluruh, termasuk memverifikasi kebenaran adanya keterlibatan oknum di lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana yang disebutkan. Kita mau cek langsung ke lapangan, jangan ada yang merasa bisa berbuat nakal dan lolos begitu saja hanya karena situasi atau jabatan,” tegas Indra.
Langkah penyitaan dokumen dan pemeriksaan bendahara ini menegaskan bahwa kasus ini sudah memasuki tahapan pembuktian yang serius. Masyarakat kini menanti dengan tajam, apakah seluruh jaringan—mulai dari tingkat puskesmas hingga pejabat daerah yang namanya disebutkan—benar-benar akan diusut tuntas, atau masih ada upaya penutupan kasus meskipun bukti utama kini sudah berada di tangan penegak hukum. (NH01)
