Piru,Nusantaraharian.com – Skandal dugaan korupsi anggaran hingga ratusan juta rupiah dan praktik pemerasan yang melibatkan Kepala Puskesmas Inamosol, Alexander Lessil, tidak lagi sekadar dugaan. Kasus yang telah berjalan sistematis sejak tahun 2024 ini kini meledak setelah adanya bukti kuat berupa rekaman suara yang tidak hanya mengungkap modus kejahatan, tetapi juga menyeret nama pejabat tinggi daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Berdasarkan isi rekaman yang dihimpun, terungkap secara gamblang skema pembagian uang yang diduga berasal dari penyalahgunaan anggaran. Dalam percakapan tersebut, terduga pelaku menyebutkan bahwa dana yang dikumpulkan tidak hanya untuk dirinya dan bendahara puskesmas, melainkan juga disalurkan ke pihak lain. Secara spesifik disebutkan alokasi sebesar 5 juta rupiah untuk lingkungan Dinas Kesehatan dan 7 juta rupiah untuk Inspektorat Daerah SBB. Fakta ini mengubah peta kasus: yang semula dianggap pelanggaran di tingkat satuan kerja, kini berpotensi menjadi jaringan praktik korupsi yang melibatkan struktur pemerintahan yang lebih tinggi.
Menanggapi fakta yang mencengangkan ini, Komisi III DPRD Kabupaten SBB angkat bicara dengan nada keras dan tidak mau kompromi. Sekretaris Komisi III, Rahmat Basiha, SH, menegaskan bahwa perilaku ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan mencoreng wajah pelayanan publik.
“Sangat memalukan dan tidak bisa dimaafkan! Aparatur yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan malah menjadikan jabatannya sebagai ladang uang. Apalagi kini ada bukti rekaman yang menyebutkan nama-nama pejabat daerah. Ini bukan lagi masalah pelanggaran disiplin, ini dugaan tindak pidana korupsi yang harus diselidiki sampai ke akar-akarnya,” tegas Rahmat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Minggu (22/03/2026).
Rahmat menekankan, anggaran kesehatan adalah hak rakyat yang dialokasikan untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dikorupsi atau dijadikan alat pemerasan terhadap sesama pegawai. Praktik penekanan dan pemerasan yang diduga dilakukan Alexander Lessil terhadap stafnya juga merupakan bukti betapa rusaknya tata kelola di instansi tersebut.
“Jika benar ada aliran dana ke instansi pengawas atau dinas teknis seperti yang disebutkan dalam rekaman, ini adalah alarm bahaya bagi pemerintahan SBB. Bagaimana mungkin lembaga yang seharusnya mengawasi justru terseret dalam skema pembagian uang? Ini harus dijawab dengan bukti, bukan sekadar penyangkalan,” tegaskan Rahmat.
Komisi III dengan tegas mendesak seluruh lembaga penegak hukum—mulai dari Inspektorat Daerah, Kepolisian, hingga Kejaksaan—untuk bergerak cepat dan berani. Penyelidikan tidak boleh berhenti hanya di tingkat Kepala Puskesmas, melainkan harus memverifikasi kebenaran isi rekaman dan memanggil semua pihak yang namanya disebutkan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut.
“Kami tidak akan membiarkan kasus ini mati suri atau hanya dijadikan bahan kompromi politik. Siapa pun yang terbukti bersalah, sekalipun pejabat tinggi, harus dijatuhi sanksi berat sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada yang boleh berada di luar hukum. Kalau pengawas saja terlibat, lalu siapa yang akan menjaga amanah rakyat?” sorotnya.
Lebih jauh, Komisi III juga menegaskan akan melakukan pengawasan ketat dan memperbaiki celah pengelolaan anggaran kesehatan di SBB. Mekanisme akuntabilitas harus diperketat agar kasus serupa tidak lagi terjadi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat dipulihkan.
“Kami menuntut kejelasan dan keadilan secepatnya. Jangan biarkan nama baik Kabupaten SBB terus ternoda oleh oknum-oknum yang hanya memikirkan kepentingan sendiri,” tutup Rahmat
Terpisah, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Indra Maruapey, saat dikonfirmasi media melalui telepon dan pesan WhatsApp memberikan tanggapan langsung terkait seretnya nama lembaganya dalam skandal tersebut. Alih-alih menampik, Indra justru membuka kemungkinan adanya kebocoran di tubuh institusinya sendiri.
“Masuk Libur Lebaran Kami akan segera melakukan proses investigasi terkait kasus ini, termasuk memverifikasi kebenaran adanya keterlibatan oknum-oknum pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah, kita mau Cek Langsung jangan ada yang Nakal” tegas Indra.
Pernyataan ini menjadi bukti bahwa kasus ini bukan sekadar masalah di tingkat puskesmas, melainkan telah menembus ke lembaga pengawasan daerah. Masyarakat kini menanti dengan tajam, apakah investigasi ini akan berjalan berani dan tuntas sampai ke akarnya, atau hanya sekadar gerakan formalitas belaka yang berakhir tanpa hasil yang nyata. (NH01)
