Seram Bagian Barat, Maluku, Nusantaraharian.com – Kabar mengejutkan datang dari jantung keuangan daerah. Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dipastikan akan menghadapi tantangan berat pada tahun anggaran 2026 menyusul pemangkasan drastis Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat.
Alokasi DTU untuk SBB dipangkas hampir separuhnya, dari lebih dari Rp900 miliar pada tahun 2025, kini hanya tersisa Rp524.660.536.000. Pemotongan anggaran sebesar Rp375,34 miliar ini sontak memicu kekhawatiran mendalam, terutama dari kalangan legislatif.
Saat Konfirmasi pada Senin 6 Oktober 2025 ,Anggota DPRD SBB dari Fraksi PKS, Risno Judin, tak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa pemotongan Dana Transfer Umum ini akan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah berjuluk Bumi Saka Mese Nusa.
“Dana Transfer Umum (DBH + DAU) terpotong hampir setengah, dari 900 M lebih. APBD ini bisa membuat kabupaten ini tidak bisa melakukan apa-apa bahkan bisa membuat pertumbuhan ekonomi mati ungkap Risno dengan nada getir.
sebagai kabupaten yang masi sangat tergantung pada Dana transfer dari pusat sangat krusial dampak pemangkasan ini terhadap kemampuan fiskal daerah.
Sebagai tulang punggung pembiayaan otonomi daerah, DTU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan esensial.
Ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur yang vital bagi kesejahteraan masyarakat. Rincian DTU yang dialokasikan untuk SBB terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3.114.901.000 dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp521.545.635.000. Dengan angka yang terpangkas sedemikian rupa, SBB terancam kesulitan besar dalam merealisasikan program-program prioritas.
Peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta upaya pemberdayaan ekonomi lokal yang selama ini menjadi harapan masyarakat, kini berada di ujung tanduk. Situasi ini menempatkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat di persimpangan jalan.
Masyarakat pun menanti dengan cemas, bagaimana strategi pemerintah daerah untuk menjaga denyut pembangunan agar tidak terhenti di tengah badai pemangkasan anggaran ini.(NH01)
