Piru,Nusantaraharian.com – Proyek strategis nasional pembangunan jalan Lokki-Iha Kulur nyaris terhenti total. Langkah Polda Maluku yang kembali memasang garis police line di lokasi tambang batu Pica Kali Laala memicu keprihatinan mendalam, memaksa Dewan Pengurus Daerah Keluarga Besar Huamual Indonesia (KBHI) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) turun tangan mencari solusi.
Organisasi ini mengambil langkah diplomatik namun tegas, berencana melakukan konsolidasi untuk menemui Kapolda Maluku, Gubernur Maluku, dan DPRD Provinsi Maluku. Tujuannya satu: menyelamatkan pembangunan jalan yang sangat vital ini agar tidak batal dilaksanakan.
Hal tersebut disampaikan secara resmi oleh Sahril Musli, Ketua Bidang Advokasi dan Pembangunan Daerah KBHI SBB, kepada media ini melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (04/04/2026).
“Kami tidak bisa diam melihat nasib jalan rakyat terancam. Karena itu KBHI akan konsolidasi menemui pimpinan daerah untuk mencari jalan keluar terbaik,” ujar Sahril.
Keputusan ini diambil menyusul pemasangan kembali garis pembatas di lokasi tambang batu Pica Kali Laala, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, pada Kamis (2/4/2026). Dampaknya langsung terasa, roda pengerjaan jalan yang dibiayai dana Inpres tahun 2026 ini terancam mandek di tengah jalan. Padahal, masyarakat sudah lama mendambakan jalan layak ganti kondisi lama yang rusak parah dan mematikan.
Di sisi lain, pihak pengelola tambang menegaskan bahwa mereka tidak melanggar aturan. Seluruh administrasi dan syarat hukum sudah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Terkait izin IUP, seluruh proses administrasi sudah kita penuhi. Hanya saja aturan baru sangat menghambat dan butuh waktu yang sangat lama,” ungkap Kristian, pihak perusahaan.
Ia menegaskan kesiapannya untuk diperiksa atau dimintai keterangan kapan saja. Bahkan, kewajiban pembayaran retribusi galian C pun sudah dilunasi.
“Pihak perusahaan siap dimintai keterangan apabila dibutuhkan. Karena seluruh tahapan perizinan sudah kami taati. Bahkan retribusi galian C juga sudah lunas,” tegasnya.
Melihat fakta ini, KBHI meminta perhatian serius dari Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku agar tidak membiarkan prosedur birokrasi membunuh pembangunan.
“Mohon bantuan dan dorongan Ibu Gubernur maupun Bapak Kapolda. Ini jalan Huamual yang sangat dibutuhkan masyarakat, jangan sampai proyek nasional ini mati suri hanya karena masalah prosedur yang berbelit,” pungkas Sahril Musli mewakili ratusan ribu aspirasi masyarakat. (NH02)
