Jakarta,Nusantaraharian.com – Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Asri Arman, menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya. 16 September 2025
Beliau menghadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan Informasi serta Penyelenggaraan Perumahan Bagi MBR dan ASN Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku, yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku, serta stakeholder terkait lainnya.
Pemerintah Pusat melalui Kemen PKP menginisiasi Program 3 Juta Rumah sebagai upaya menyediakan rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR dan ASN melalui mekanisme subsidi. Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Provinsi Maluku mendapatkan kuota 3.000 unit rumah subsidi yang akan dialokasikan ke Kabupaten/Kota, dan Kabupaten Seram Bagian Barat direncanakan mendapatkan alokasi sebanyak 400 unit.
“Lewat BP Tapera kita alokasi rumah subsidi di Maluku sebanyak 3.000 unit. Saya harap Gubernur dan Kepala Daerah di Maluku bisa segera dorong MBR dan ASN memanfaatkan program ini,” ungkap Menteri PKP. Beliau juga menegaskan bahwa penyaluran program ini harus berbasis satu data dari BPS, sesuai arahan Presiden Prabowo.
Bupati SBB Asri Arman menyambut baik program ini dan menyanggupi pembangunan perumahan sesuai kuota yang diberikan. Beliau juga berkomitmen untuk melengkapi berbagai keperluan administrasi yang dibutuhkan agar program ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh MBR dan ASN di Kabupaten SBB.
“Semoga program ini dapat dirasakan manfaatnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten SBB,” ujar Bupati Asri Arman.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa juga menyambut baik program ini dan menyatakan bahwa dengan kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan lahan, masyarakat Maluku membutuhkan dukungan lebih besar dalam bentuk rumah subsidi. Target 3.000 rumah ini penting agar semakin banyak keluarga bisa memiliki rumah layak huni.(NH01)
