Oleh Kadim Balido, ST
Konsolidasi demokrasi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis. Setelah satu tahun reformasi, inisiasi demokrasi terus berjalan, namun tantangan struktural dan kultural politik masih menghantui.
Pemilu 2024 diharapkan menjadi momentum penguatan demokrasi, dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berhasil melahirkan estafet kepemimpinan melalui Pemilukada yang sukses, dengan terpilihnya pasangan Asri Arman MT & Selfinus Kainama dengan slogan AMANUSA, yang mengusung visi pembangunan berkelanjutan berbasis Agro Marine.
Visi ini menuntut integrasi sektor pertanian dan maritim untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang, dengan mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara holistik. Implementasi visi ini memerlukan kebijakan publik yang terintegrasi dan diterjemahkan secara kreatif dan inovatif oleh setiap unsur pemerintah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah awal penerjemahan visi misi ini diwujudkan melalui Rapat Paripurna penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten SBB. Dengan lahirnya nota kesepakatan, RPJMD diharapkan menjadi acuan pembangunan daerah SBB selama lima tahun ke depan.
Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kepada rakyat, bahkan terkesan mencederai esensi demokrasi. Menyikapi hal ini, perombakan birokrasi yang kompeten dan inovatif berdasarkan regulasi menjadi krusial untuk memuluskan visi misi Bupati.
Namun, yang terjadi justru mempertahankan status quo. Secara realitas, kekuasaan seringkali antagonis dalam perdebatan nilai dan praktik. Idealitas moral yang seharusnya dimiliki penguasa berbenturan dengan kebutuhan pragmatis pribadi.
Jika kondisi ini terus berlanjut, visi pembangunan berkelanjutan berbasis Agro Marine hanya akan menjadi retorika tanpa implementasi nyata. Diperlukan tindakan tegas dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat SBB yang berkelanjutan.