Jakarta,Nusantaraharian.com – Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) diarahkan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Penegasan ini disampaikan dalam rapat Badan Legislasi DPR RI pada Selasa (16/9) yang membahas RUU tersebut.
Saadiah Uluputty menyatakan bahwa RUU ini tidak boleh hanya menjadi formalitas kelembagaan tanpa menyentuh kebutuhan riil rakyat. Ia mengingatkan agar Pancasila dikembalikan sebagai pedoman nyata dalam setiap kebijakan negara. Kondisi ketimpangan sosial ekonomi yang masih terjadi di Indonesia menjadi bukti bahwa nilai keadilan sosial belum terwujud sepenuhnya.
“Fakta bahwa 1 persen penduduk menguasai 46,6 persen kekayaan nasional adalah potret nyata ketidakadilan yang harus diatasi melalui kebijakan yang berpijak pada nilai Pancasila,” ujar Saadiah.
Politisi PKS ini menekankan bahwa RUU BPIP harus menjadi instrumen yang menghadirkan keberpihakan negara pada kelompok yang paling lemah, bukan hanya berhenti pada tataran normatif atau simbolis.
Lembaga yang dihasilkan dari regulasi ini harus mampu memberikan arah agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar berlandaskan Pancasila. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pendalaman bersama sejumlah pakar, termasuk Dr. Ahmad Basarah, Alvara Institute, dan Kepala Badan Keahlian DPR RI.
Diskusi menyoroti perubahan nomenklatur RUU BPIP menjadi RUU PIP, potensi risiko sentralisasi yang terlalu kuat di tangan eksekutif, serta pentingnya mekanisme check and balance. Para pakar juga menekankan perlunya regulasi yang inklusif dan partisipatif, agar Pancasila tidak menjadi instrumen politik, melainkan tetap menjadi ideologi pemersatu bangsa.
Saadiah Uluputty menutup pernyataannya dengan menegaskan, “Pancasila adalah pondasi untuk memastikan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil, terutama mereka yang paling rentan. Dari ruang-ruang rapat di Senayan hingga pelosok desa, cita-cita yang sama harus diwujudkan: Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat di atas dasar Pancasila.” ujarnya. (NH01)
