Piru, Nusantaraharian.com – Fakta baru yang mencengangkan terungkap dalam skandal dugaan korupsi dan pemerasan di Puskesmas Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Setelah mendengar langsung bukti rekaman suara yang menjadi bukti utama kasus ini, Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Andreas H. Koly, menegaskan bahwa inisiatif dalam skema pembagian dana ternyata datang dari pimpinan, bukan dari pihak pegawai.
“Calaka ternyata Kapus yang minta, bukan oknum pegawai pemegang program yang tawarkan,” ujar Andreas H. Koly menyoroti isi rekaman tersebut, Selasa (31/03/2026). Pernyataan ini mematahkan dugaan awal atau narasi yang mungkin berusaha dibangun, bahwa praktik tersebut merupakan inisiatif bawahannya, dan justru menunjuk bahwa Kepala Puskesmas Inamosol, Alexander Lessil, berada di pusat skema kejahatan ini.
Tidak mau tinggal diam melihat kebenaran yang mulai terkuak, Andreas memastikan lembaganya akan segera mengambil langkah tegas. DPRD SBB berencana memanggil pihak-pihak yang terseret dalam kasus ini, termasuk Alexander Lessil selaku Kepala Puskesmas dan pihak Inspektorat Daerah, untuk mempertanggungjawabkan dugaan penyalahgunaan jabatan dan keuangan.
Kepastian ini disampaikan Andreas langsung kepada media ini melalui pesan WhatsApp, tak lama setelah ia kembali dari Kota Ambon. Menurutnya, kedatangannya kembali ke pusat pemerintahan daerah akan segera diikuti dengan gerakan nyata menjalankan fungsi pengawasan yang dimilikinya.
“Beta bale dari Ambon, katong rencana undang Kapus dan Inspektorat,” ujar Andreas singkat namun penuh penekanan.
Menjelaskan lebih lanjut, Ketua DPRD menegaskan bahwa undangan ini dikeluarkan berkaitan langsung dengan dugaan penyalahgunaan jabatan serta pengelolaan anggaran yang kini menjadi sorotan tajam publik. DPRD ingin mendengar keterangan langsung dan memastikan seluruh kebenaran terungkap, agar tidak ada fakta yang ditutup-tutupi.
“Terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan keuangan. Hari Kamis 🙏,” tambahnya, menandakan waktu pelaksanaan pemanggilan yang sudah direncanakan.
Kasus ini memang telah berkembang menjadi krisis kepercayaan besar. Berkat bukti rekaman suara, skema yang diduga berjalan terstruktur kini terbuka lebar. Dalam rekaman tersebut, terduga pelaku mengakui adanya pembagian dana, termasuk alokasi senilai 5 juta rupiah untuk lingkungan Dinas Kesehatan dan 7 juta rupiah untuk Inspektorat Daerah SBB, selain penggunaan untuk kepentingan pribadi. Fakta ini sangat mencengangkan karena menyiratkan bahwa jaringan korupsi diduga telah menyusup hingga ke lembaga yang seharusnya bertugas melakukan pengawasan.
Selain itu, terungkap pula praktik pemotongan anggaran perjalanan dinas yang diduga dilakukan secara sistematis kepada pegawai. Pada tahun 2024, setiap pegawai dipotong senilai 700 ribu rupiah, dan pemotongan sebesar 500 ribu rupiah per orang dari total 40 pegawai juga dilakukan pada tahun 2025. Hal ini dibenarkan oleh sejumlah pegawai yang bahkan siap bersaksi di hadapan aparat. Ironisnya, setelah kasus meledak, Alexander Lessil diketahui melakukan pengembalian dana senilai 23 juta rupiah yang dinilai sebagai pengakuan tidak langsung, namun hingga kini ia masih memilih diam dan tidak merespons saat dihubungi berulang kali.
Langkah DPRD yang dipimpin Koly ini dinilai sangat tepat dan mendesak. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan anggaran rakyat digunakan sesuai tujuannya. Rencana pemanggilan ini diharapkan dapat menjadi pintu pembuka untuk mengusut kasus ini sampai ke akarnya, terutama mengingat Inspektorat Daerah yang juga akan dipanggil merupakan institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan, namun justru namanya terseret dalam aliran dana.
Merespons perkembangan ini, Aktivis Maluku asal SBB, Sahril Musli, SH, menilai bahwa bukti yang ada mulai dari rekaman suara, data pemotongan, hingga keterangan saksi sudah sangat lengkap dan sah secara hukum. Ia pun mendesak agar seluruh lembaga negara, mulai dari DPRD, Kepolisian, hingga Kejaksaan, bergerak serentak tanpa rasa takut.
“Bukti sudah terang benderang dan tidak bisa dibantah. Jika lembaga pengawas saja terlibat, maka ini alarm bahaya bagi seluruh pemerintahan daerah. DPRD harus tegas, dan Kejaksaan tidak boleh hanya menjalankan penyelidikan sebatas formalitas. Masyarakat sedang menilai, apakah hukum di SBB berlaku sama untuk semua orang, atau hanya untuk rakyat kecil,” tegas Sahril. (NH01)
