Ambon,Maluku, Nusantaraharian.com – Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, ST, menggelar kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat MPR RI Tahun 2025 dengan tema “Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan” di Aula Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, Sabtu (22/11/2025).
Acara ini menghadirkan Dr. Maryam Sangadji, SE., ME, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, sebagai narasumber. Ratusan mahasiswa dari berbagai kabupaten/kota di Maluku, seperti Maluku Tengah, Kota Tual, Kabupaten Buru, Seram Bagian Timur, dan Kota Ambon, hadir dalam acara yang berlangsung dinamis dan penuh gagasan ini.
Dialog hangat mencerminkan antusiasme generasi muda Maluku dalam memperjuangkan model ekonomi kerakyatan yang mampu menjawab permasalahan di daerah kepulauan. Saadiah Uluputty menekankan pentingnya ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, yang harus berawal dari kebutuhan riil masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
Sebagai anggota DPR RI yang berpengalaman di Komisi IV dan V, ia menjelaskan berbagai program yang telah diperjuangkannya untuk memperkuat ekonomi rakyat, termasuk dukungan bagi petani dan nelayan, perbaikan infrastruktur dasar, dan pembukaan akses pasar bagi UMKM di pulau-pulau.
“Ekonomi kerakyatan bukan hanya konsep, tetapi arah pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama. Negara harus hadir melalui kebijakan yang adil, infrastruktur yang merata, dan dukungan terhadap produktivitas masyarakat,” tegas Saadiah.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pergerakan ekonomi Maluku, termasuk jalan, pelabuhan rakyat, akses air bersih, dan fasilitas produksi di pulau-pulau kecil.
Dr. Maryam Sangadji memaparkan konsep dasar ekonomi kerakyatan, termasuk prinsip pemerataan, kemandirian, dan akses terhadap sumber daya. Ia menyoroti rendahnya kontribusi sektor produktif daerah, terbatasnya nilai tambah sumber daya alam, serta tingginya disparitas antarwilayah dalam data ekonomi Maluku terkini.
“Ekonomi kerakyatan harus dibangun melalui penguatan UMKM, pengembangan pusat produksi berbasis potensi lokal, dan peningkatan kapasitas SDM agar mampu bersaing dalam ekonomi modern,” ujarnya.
Para mahasiswa menyampaikan berbagai persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi Maluku, termasuk infrastruktur dasar yang belum memadai, kualitas SDM yang masih rendah, budaya malas berkembang, minimnya investasi, UMKM yang belum terhubung dengan pasar, lemahnya pemberdayaan masyarakat, peran tambang yang belum optimal, dan keterbatasan fasilitas produksi. Mereka berharap
pemerintah pusat dan daerah dapat mengakselerasi program pemberdayaan yang menyentuh kebutuhan akar rumput. Saadiah Uluputty menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan penting dalam pembahasan di MPR dan DPR.
Ia berkomitmen untuk terus memperjuangkan pembangunan Maluku yang adil dan berpihak kepada wilayah kepulauan.
“Kita ingin ekonomi Maluku tumbuh, dan pertumbuhan itu harus dirasakan oleh seluruh rakyat sampai ke pulau-pulau kecil. Ini adalah komitmen kita bersama,” tutupnya.(NH01)
