Piru, Maluku, Nusantaraharian.com – Kasus dugaan aktivitas penambangan ilegal yang melibatkan PT. Miranti Jaya Permai di Kali Dusun Laala, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), terus menjadi perhatian publik.
Meskipun pihak kepolisian telah melakukan tindakan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hukum dalam kegiatan penambangan ini, aktivitas di lokasi tersebut terpantau masih berjalan seperti biasa. Situasi ini menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat dan pengamat.Mengapa PT. Miranti Jaya Permai seolah tidak terpengaruh oleh proses hukum yang sedang berjalan? Faktor-faktor apa yang memungkinkan perusahaan ini terus beroperasi di tengah sorotan dan penyelidikan?
Praktik penambangan yang diduga ilegal ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan daerah. Tanpa adanya izin usaha pertambangan (IUP) yang sah, potensi pendapatan dari sektor pajak, royalti, dan pungutan negara bukan pajak (PNBP) menjadi hilang.
Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru tidak dapat direalisasikan.
Rizki Payapo sala satu Pemuda Seram Bagian Barat menyampaikan keprihatinannya melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 6 November 2025.
“Kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal secara nasional sangat signifikan, mencapai Ratusan Miliar ,” ujarnya.
Selain kerugian ekonomi, aktivitas penambangan ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.
Kerusakan ekosistem, erosi tanah, penurunan produktivitas lahan, serta risiko bencana alam seperti tanah longsor dan abrasi pantai menjadi ancaman nyata bagi masyarakat sekitar.
Penambangan ilegal juga berpotensi memicu konflik antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah terkait sengketa lahan dan distribusi manfaat yang tidak adil.
Selain itu, pencemaran lingkungan akibat aktivitas penambangan dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan merusak mata pencaharian tradisional seperti pertanian dan perikanan.
Masyarakat berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bertindak tegas dan adil dalam menangani kasus ini.
Penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk melindungi lingkungan, masyarakat, dan kepentingan negara dari dampak buruk aktivitas penambangan ilegal.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan aktivitas ilegal ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka,” tegasnya. (NH01)
