Ambon,Maluku, Nusantaraharian.com – Pengurus Besar Ikatan Persaudaraan Muslim Nusa Ina (PB Iksamuni) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait respons Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) dan jajarannya di tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam menghadapi unjuk rasa terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kemenag setempat.
Ketua Umum PB Iksamuni, Drs. Irwan Patty, M.Si, dalam keterangan pers yang diterima redaksi pada Sabtu, 27 September 2025, menyatakan bahwa respons terhadap aspirasi tenaga honorer dinilai belum memadai dan kurang berpihak pada keadilan.
Irwan Patty menyoroti beberapa poin penting yang mendasari kekecewaan Iksamuni. Pertama, PB Iksamuni menekankan pentingnya proses pembentukan database yang seharusnya dilakukan secara bottom-up, bukan top-down.
“Kasihan para honorer guru yang telah mengabdi bertahun-tahun tetapi tidak dihargai dalam proses pendataan ini,” ujar Irwan Patty,
menyoroti pentingnya pengakuan terhadap dedikasi para tenaga pendidik di daerah. Kedua, validasi data honorer harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab tingkat kabupaten.
Menurutnya, menyerahkan validasi data ke pusat tanpa melibatkan peran aktif daerah akan menimbulkan potensi ketidakakuratan dan kerugian bagi tenaga honorer.
“Data honorer harus benar-benar dapat divalidasi oleh tingkat kabupaten. Jangan diserahkan ke pusat,” tegasnya.
Ketiga, Iksamuni mendesak agar regulasi yang bersifat top-down dan merugikan tenaga honorer di daerah segera direvisi.
Irwan Patty memperingatkan bahwa tanpa revisi, kebijakan tersebut akan terus merugikan para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Semoga semua ada hikmahnya untuk sebuah perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya
Irwan Patty, menyatakan harapan agar kejadian ini menjadi momentum untuk perbaikan sistem pengangkatan PPPK yang lebih adil dan transparan, khususnya bagi tenaga honorer di daerah di Maluku. (NH01)
