Jakarta,Nusantaraharian.com – Anggota DPR RI, Saadah Uluputty, menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku melalui program perumahan.
Hal ini terlihat dalam kehadirannya sebagai saksi dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Acara yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, pada Selasa (16/9/2025) ini, juga dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para Bupati/Wali Kota se-Maluku, perwakilan BTN, BP Tapera, Ketua DPRD Maluku Benhur, dan berbagai stakeholder lainnya.
Nota kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam penyediaan serta pemutakhiran data dan informasi terkait penyelenggaraan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Maluku. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PKP bersama BP Tapera berkomitmen untuk mengalokasikan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi MBR dan ASN di Provinsi Maluku pada tahun 2025.
Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban kepemilikan hunian yang selama ini menjadi tantangan di daerah kepulauan. Saadah Uluputty, anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, menyampaikan bahwa program ini adalah wujud nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat Maluku.
“Saya akan terus mengawal program ini agar berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Perumahan adalah kebutuhan dasar, dan saya berharap dengan adanya program ini, semakin banyak masyarakat Maluku yang memiliki rumah layak huni,” ujarnya.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Maluku atas kerja sama yang baik. “Itu pak Gubernur, kami menghormati bapak, itu timnya lengkap,” ujarnya.
Gubernur Hendrik Lewerissa pun membalas ucapan tersebut dengan ucapan terima kasih. Dialog hangat juga terjadi ketika Menteri menyapa rombongan kepala daerah.
“Kita bantu teman-teman, ini dari jauh-jauh ni dari Maluku. Yang paling jauh dari mana?” tanya Menteri. Gubernur menjawab, “MBD dan Kepulauan Aru.” Menteri lalu menambahkan, “Dari jauh kita servis dengan pengetahuan dan aturan.” Kehadiran BTN sebagai penyalur utama rumah subsidi juga dinilai vital dalam mencapai target nasional 220 ribu unit tahun ini.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan semakin banyak masyarakat Maluku yang dapat memiliki rumah layak huni.(NH01)
