Piru, SBB,Nusantaraharian.com – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan segera menerapkan sistem Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Setelah melalui proses harmonisasi yang teliti dengan Kementerian Hukum dan HAM wilayah Maluku, SBB siap memasuki era baru pengelolaan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten SBB, Siti Khotijah, S.E., menyampaikan kabar baik ini kepada awak media dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Piru, Kamis (28/08/2025). “Alhamdulillah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Kartu Kredit Pemerintah sudah disetujui oleh Kemenkumham Maluku. Ini adalah langkah krusial untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern dan terpercaya,” ungkap Siti Khotijah.
Siti Khotijah menjelaskan bahwa KKP akan mempermudah transaksi keuangan pemerintah daerah, mengurangi penggunaan uang tunai, dan meningkatkan akuntabilitas setiap pengeluaran. “Dengan KKP, semua transaksi tercatat secara elektronik dan bisa dipantau langsung. Ini akan sangat membantu proses audit dan pelaporan keuangan, serta mencegah potensi penyalahgunaan anggaran,” jelasnya.(NH01)
